Duh! Ratusan Laptop hingga PC Pemkot Tangsel Senilai Miliaran Rupiah Raib

Duh! Ratusan Laptop hingga PC Pemkot Tangsel Senilai Miliaran Rupiah Raib

Ilustrasi Laptop

Sebanyak 209 unit laptop, AC, overhead projector, televisi, hingga personal computer (PC), milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) hilang tak diketahui keberadaannya. Nilai dari 209 unit aset tersebut mencapai Rp1,9 miliar.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Tangsel, Sugeng Rahadi, menjelaskan, pihaknya telah melakukan penelusuran oleh Bapenda dan Setda.

“Kalau pemeriksaan (BPK) kan selalu begitu, jadi yang dicek hanya sample saja. Barang-barang yang dicek itu kan yang dibawah tahun 2015, sangat banyak dan pasti butuh waktu,” ujarnya dikutip, Minggu (6/7/2025).

Sugeng mengatakan, hasil tindak lanjut akan diteruskan ke Inspektorat agar dilaporkan ke BPK Provinsi Banten.

“Kan jangka waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan itu 60 hari. Jadi kalau dari bulan Juni sampai saat ini belum kan, jadi masih ada waktu,” tandasnya.

Ratusan aset berupa peralatan dan mesin itu tercatat digunakan pada Sekretariat Daerah (Setda) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Hal itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Banten 2024. Disebutkan, jika peralatan dan mesin itu masih dicatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dengan kondisi baik.

Uji Coba Car Free Night Batal Digelar, Kenapa Pramono Takut Disalahkan?

Uji Coba Car Free Night Batal Digelar, Kenapa Pramono Takut Disalahkan?

Gubernur DKI Jakatra Pramono Anung

 Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta batal menggelar uji coba Car Free Night (CFN) saat momen Jakarta Muharram Festival 2025 pada Sabtu (5/7/2025) malam. Awalnya, kegiatan ini akan digelar di Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku khawatir menuai polemik jika Jalan MH Thamrin-Sudirman ditutup. “Awalnya kan mau nutup Sudirman-Thamrin. Begitu nutup Sudirman-Thamrin ini kan pasti jadi polemik nanti. Yang disalahin gubernurnya lagi,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta.

Pramono menegaskan, untuk acara Jakarta Muharram Festival tidak batal melainkan dipindah ke masing-masing kota/kabupaten administrasi Jakarta seperti tahun lalu. Sehingga tidak terpusat di Sudirman-Thamrin.

“Kebetulan di Jakarta berbagai kegiatan bersamaan (harinya, red). Kami tidak mau kemudian ada penutupan Jalan MH Tamrin dan Sudirman. Maka, kok acara 1 Muharam tetap diadakan di masing-masing kota kabupaten. Jadi tetap diadakan, bukan dibatalkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta batal menggelar uji coba CFN saat momen Jakarta Muharram Festival. Awalnya, uji coba CFN saat acara Jakarta Muharram Festival digelar di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Monas (Jalan MH Thamrin-Sudirman).

Pramono Serahkan Uji Coba Car Free Night di Festival Muharram pada Rano Karno

Pramono Serahkan Uji Coba <i>Car Free Night</i> di Festival Muharram pada Rano Karno

Pramono Serahkan Uji Coba Car Free Night di Festival Muharram pada Rano Karno

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung ogah menanggapi soal wacana uji coba kebijakan Car Free Night (CFN) saat Festival Muharram 1447 Hijriah pada Sabtu 5 Juli 2025, malam. Ia menyerahkan rencana itu kepada Wakil Gubernur (Wagub), Rano Karno.

Diketahui acara tersebut akan diikuti 10 ribu santri di Jalan MH Thamrin dengan titik awal Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.

“Jadi hari Sabtu nanti kan memang ada kegiatan yang akan dibimbing secara langsung oleh Pak Wagub jadi nanti tunggu saja dari Pak Wagub ya,” ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota, Kamis (3/7/2025).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan pihaknya bakal menggelar pawai obor elektrik untuk memeriahkan bulan Muharram yang akan diikuti 10 ribu santri di Jalan MH Thamrin dengan titik awal Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat pada Sabtu 5 Juli 2025, malam. 

Ia juga menyebut kegiatan itu selain memeriahkan Muharram juga sekaligus soft launching Car Free Night (CFN) di Jakarta. 

DPR Minta Pemerintah Melobi Myanmar Bebaskan Selebgram WNI

DPR Minta Pemerintah Melobi Myanmar Bebaskan Selebgram WNI

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah berdiplomasi dengan otoritas Myanmar untuk membebaskan selebgram WNI, Arnold Putra (AP). Ia ditahan Junta Militer Myanmar karena dituduh membiayai pemberontak.

“Khusus untuk Myanmar, kami mendorong pemerintah terus melakukan diplomasi,” ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Bila diplomasi gagal, Ketua Harian Partai Gerindra ini meminta pemerintah melakukan opsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dasco berkata, OMSP dijamin melindungi WNI dalam UU TNI yang baru.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan, AP ditangkap aparat penegak hukum Myanmar sejak 20 Desember 2024 silam.

Direktur Perlindungan Informasi dan Media Kemlu, Hartyo Harkomoyo mengatakan, AP kini telah divonis penjara dengan putusan tujuh tahun. Vonis itu juga sudah berkekuatan hukum tetap.

Rismon Sianipar: Jokowi Satu-satunya Mantan Presiden di Dunia yang Tidak Berani Tampilkan Ijazahnya!

Rismon Sianipar: Jokowi Satu-satunya Mantan Presiden di Dunia yang Tidak Berani Tampilkan Ijazahnya!

Rismon Sianipar: Jokowi Satu-satunya Mantan Presiden di Dunia yang Tidak Berani Tampilkan Ijazahnya!

 Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar menyebut, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah satu-satunya pemimpin negara yang tidak berani menampilkan ijazahnya kepada publik.

Hal itu dia sampaikan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk ‘Ijazah & Tudingan Mengkriminalkan Jokowi, Ekslusif Kesaksian Eks Tim Jokowi-Solo’ di iNews, Selasa (1/7/2025) malam.

“Ini adalah presiden pertama atau mantan presiden satu-satunya di dunia yang tidak berani menampilkan ijazahnya, tidak ada satu pun di dunia,” kata Rismon.

Rismon juga menyoroti Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) identik.

Menurutnya, terdapat kejanggalan lantaran ijazah S1 UGM Jokowi tidak ditampilkan secara langsung di publik.

Kas138 Slot Online

Prabowo Naik Maung Hadiri HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

Prabowo Naik Maung Hadiri HUT Ke-79 Bhayangkara di Monas

Presiden Prabowo Subianto tiba di puncak HUT ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara yang digelar di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). Pantauan Okezone, Prabowo menaiki Mobil Maung Garuda RI-1 dan memakai jas abu-abu. 

Dia langsung disambut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain Prabowo, hadir pula Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming serta sejumlah jajaran menteri Kabinet Merah Putih. 

Terlihat juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Imigrasi Agus Andrianto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Selain itu, ada sejumlah tokoh nasional seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Acara HUT Bhayangkara ini turut dihadiri masyarakat umum yang sudah memenuhi Kawasan Monas sejak pagi hari. 

Di lokasi ada juga sejumlah kendaraan taktik milik Polri yang dipajang serta penampilan pasukan paralayang yang membawa bendera logo satuan Korps Bhayangkara dan bendera Merah Putih.

Mantan Wamendes Paiman Bantah Terlibat dalam Pembuatan Ijazah Jokowi

Mantan Wamendes Paiman Bantah Terlibat dalam Pembuatan Ijazah Jokowi

Mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo

 Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Paiman Raharjo membantah atas tuduhan dirinya menjadi dalang di balik pembuatan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo yang sempat menjadi kontroversi. 

“Sama sekali demi Allah saya tidak tahu menahu. Saya istilahnya sumpah matipun saya tidak pernah tahu menahu ijazah yang dituduhkan terhadap Jokowi itu,” ujar Paiman 

terhadap dirinya merupakan fitnah yang keji. Hal itu lantaran tuduhan sebagai otak di balik pembuatan ijazah Jokowi tidak benar.

“Terkait isu yang mengaitkan saya, Mantan Wakil  Menteri desa menjadi otak pembuatan ijazah Jokowi, itu sangat tidak benar dan itu fitnah yang sangat keji,” tegasnya.

Terlebih kini Ijazah Joko Widodo sudah terbukti kebenarannya. Pengujian terhadap Ijazah Jokowi itu dilakukan di laboratorium bareskrim.

“Ijazah Jokowi ini sudah jelas terang benderang bahwa UGM mengakui bahwa pak Jokowi kuliah, Jokowi sekolah, Jokowi lulus dan teman-temannya juga ada, foto wisuda juga ada. Kemudian juga setelah diuji lab bareskrim dinyatakan ijazah Jokowi itu asli. Jadi sebenarnya isu-isu ijazah Jokowi ini adalah rekayasa yang penuh kebohongan bahkan sekarang mengaitkan nama saya,” lanjutnya.

Paiman pun menjadikan fitnah ini sebagai cobaan hidupnya. Dia pun berharap Tuhan segera memberikan keadilan untuknya.

“Jadi saya kira biarlah, saya juga sudah biasa difitnah-fitnah. Saya kira biarkan saja saya difitnah seperti ini. Saya yakin suatu saat saya akan mendapatkan keadilan dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa,” sambungnya.

Polisi Ditembak di RSUD Wamena, Komnas HAM Minta Polres

Polisi Ditembak di RSUD Wamena, Komnas HAM Minta Polres Jayawijaya Pulihkan Keamanan 

Ilustrasi penembakan

 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Polres Jayawijaya untuk memulihkan keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ini merupakan tindak lanjut atas peristiwa penembakan oleh kelompok sipil bersenjata (KSB) yang membuat Bripka Marsidon Debataraja terluka pada 28 Mei 2025 silam.

“Atas temuan awal ini, Komnas HAM menyampaikan pentingnya Polres Jayawijaya memastikan pemulihan keamanan di Kabupaten Jayawijaya,” ucap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, Sabtu (28/6/2025).

Saurlin menilai seluruh pihak harus menghormati dan memastikan lingkungan dan fasilitas rumah sakit sebagai ruang aman bagi semua orang. Komnas HAM pun mengecam serangan ini lantaran merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter.

6 Bocah Ditangkap Usai Tawuran, Polisi Sita Busur Panah

6 Bocah Ditangkap Usai Tawuran, Polisi Sita Busur Panah

Penangkapan Bocah Tawuran

 Enam bocah di bawah umur yang diduga terlibat aksi tawuran berhasil ditangkap anggota Resmob Polsek Panakukkang, Makassar, di kawasan Jalan Pampang, Makassar, pada Sabtu 28 Juni 2025. 

Keenam remaja tersebut diamankan di lokasi berbeda. Bahkan, salah satu tersangka sempat mencoba melarikan diri dengan cara melompat keluar melalui jendela saat polisi melakukan penggerebekan. Beruntung, upaya pelarian itu berhasil digagalkan petugas.

Dari hasil penggeledahan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa busur panah siap pakai serta alat-alat untuk merakit busur, seperti mesin gerinda dan palu. Barang bukti tersebut ditemukan di lokasi kejadian yang diduga menjadi tempat perakitan senjata tajam tersebut.

“Kami mengamankan enam orang remaja yang masih di bawah umur, diduga kuat terlibat dalam aksi tawuran antara kelompok warga Pampang dan Kampung Baru,” ujar Kanit Reskrim Polsek Panakukkang, Iptu Muhammad Rijal, Sabtu (28/6/2025).

Menurutnya, seluruh pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Panakukkang. Polisi akan mendalami peran masing-masing tersangka dalam aksi tawuran tersebut serta asal-usul pembuatan senjata tajam yang digunakan.

“Beberapa alat yang biasa digunakan untuk membuat busur juga kami amankan. Saat ini penyidik masih mendalami kasusnya, termasuk kemungkinan adanya pelaku lain,” tutupnya.

Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal. Diketahui, MK telah memutuskan Pilkada dielar dua tahun setelah Pilpres.

Menurutnya, putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan lokal hanyalah akumulasi masalah yang perlu direvisi UU Pemilu. Ia berkata, MK sebelummya juga telah memutuskan sejumlah perkara yang mempersoalkam klausul di UU Pemilu.

“Wajib, wajib segera revisi (UU Pemilu). Bahkan ini kan cuma akumulasi sebelumnya ada presiden threshold udah dihapus, parlementari Threshold udah dihapus,” tegas Mardani saat dihubungi, Kamis (26/6/2025).

“Semua keputusan MK saya menyebutnya sangat progresif. Ini MK bahasa saya itu ngegebugin kita suruh kerja gitu loh temen-temen. Pokoknya ayo segera bergerak, maju,” imbuhnya.

Dirinya pun mengaku mendukung putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Ia menilai, pemilu lokal kerap tenggelam bila pemilu serentak digelar.

“Seringkali ketika pemilu lokal dengan pemilu nasional disatukan, misalnya di DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, digabung dengan Pilpres, maka pemilihannya itu tenggelam oleh Presiden Pilpres,” ucap Mardani.