Kadin imbau pengusaha hindari PHK karyawan usai UMP naik 6,5 persen

Kadin imbau pengusaha hindari PHK karyawan usai UMP naik 6,5 persen

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

 Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie meminta pengusaha untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan menyusul kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen pada 2025.


Anindya dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu, meminta agar perusahaan mengambil berbagai langkah agar kebijakan kenaikan UMP tidak berdampak pada peningkatan angka pengangguran.


“Kita tentu ingin mencoba dari perusahaan, dari Kadin mengimbau, (perusahaan) melakukan segala macam cara supaya tidak ada PHK,” kata Anindya.


Menurut dia, PHK seharusnya menjadi opsi terakhir yang diambil pengusaha. PHK hanya akan menambah populasi masyarakat yang kehilangan pendapatan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi.


Kadin juga menyoroti soal rencana Pemerintah yang bakal membentuk Satgas PHK. Diharapkan Satgas tersebut nantinya mampu membantu perusahaan mencari solusi agar tidak harus melakukan PHK akibat penyesuaian UMP.


“Tapi kita mau lihat bagaimana Satgasnya ini dan pasti biasanya bekerja sama dengan dunia usaha. Karena yang melakukan PHK itu ya dari dunia usaha, entah dari BUMN, koperasi atau swasta. Jadi kami akan berkomunikasi melihat,” katanya

Serba-serbi pasca kesepakatan gencatan senjata Lebanon-Israel

Serba-serbi pasca kesepakatan gencatan senjata Lebanon-Israel

Panglima Tentara Lebanon, Jenderal Joseph Aoun, pada Kamis (28/11/2024) mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Jasper Jeffers dari AS, yang memimpin komite pengawas lima negara untuk memantau pelaksanaan perjanjian gencatan senjata baru antara Israel dan Lebanon. (ANTARA/Anadolu/py)

 Kelompok Hizbullah di Lebanon dan Israel akhirnya sepakat melakukan gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat dan Prancis terhitung mulai Rabu (27/11) pukul 4 pagi waktu setempat (022GMT).

‘Masa tenang’ dalam kurun waktu 60 hari ke depan, yang mengakhiri pertempuran setelah lebih dari 14 bulan, itu pun langsung disambut positif negara-negara dan organisasi internasional.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Angkatan Bersenjata Lebanon akan dikerahkan ke Lebanon selatan dalam waktu 60 hari, dan selama waktu tersebut Israel akan secara bertahap menarik pasukannya yang tersisa.

Kelompok Hizbullah juga diharuskan memindahkan pasukannya ke utara Sungai Litani.

Menurut otoritas kesehatan Lebanon, sejak Oktober 2023, hampir 4.000 orang tewas dan lebih dari 16.500 lainnya terluka akibat serangan Israel di Lebanon. Sementara lebih dari sejuta orang terpaksa mengungsi.

Lantas, bagaimana situasi terkini pasca gencatan senjata? Berikut informasinya:

1. Jauhi Lebanon selatan

Tentara Israel pada Kamis memperingatkan warga sipil untuk tidak mendekati 10 desa di Lebanon selatan, setelah pemberlakuan gencatan senjata memasuki hari kedua.

Juru bicara bahasa Arab tentara Israel Avichay Adraee membuat daftar desa dan memperingatkan warga sipil untuk tidak kembali “sampai ada pemberitahuan lebih lanjut”.

Pada pesannya di X, ia melampirkan sebuah peta yang menunjukkan desa-desa yang dilarang, termasuk Sheba, Hebbariyah, Marjaayoun, Yohmor, dan Baraachit.

Adraee memperingatkan bahwa “siapa pun yang melewati batas akan membahayakan dirinya sendiri.”

2. Panglima pantau

Panglima Tentara Lebanon, Jenderal Joseph Aoun, pada Kamis (28/11) mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Jasper Jeffers dari Amerika Serikat, yang memimpin komite pengawas lima negara untuk memantau pelaksanaan kesepakatan gencatan senjata baru antara Israel dan Lebanon.

Pertemuan itu berlangsung di kantor Jenderal Aoun di Yarzeh, dekat ibu kota Beirut. Mereka membahas perkembangan umum serta mekanisme koordinasi di antara pihak-pihak di Lebanon selatan yang terlibat dalam pelaksanaan gencatan senjata. Namun, rincian pembicaraan para Jenderal tersebut tidak diungkapkan.

3. Respons WHO

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan pentingnya membangun kembali layanan kesehatan di Lebanon selatan dan timur, seiring dengan kembalinya satu juta orang pasca kesepakatan gencatan senjata Israel-Lebanon.

Perwakilan WHO di Lebanon, Abdinasir Abubakar, menyambut baik kesepakatan tersebut.

Dalam konferensi pers di Jenewa, Swiss, dia mengatakan perjanjian tersebut memberikan “kesempatan dan momen krusial” untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

4. Langgar kesepakatan

Tentara Lebanon menuduh Israel berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata yang disetujui kedua pihak.

Pernyataan militer Lebanon menyebutkan bahwa tentara Israel telah melanggar perjanjian tersebut beberapa kali pada Rabu dan Kamis, termasuk pelanggaran wilayah udara dan serangan yang menggunakan berbagai jenis senjata.

Akibat pelanggaran tersebut, dua orang dilaporkan terluka pada Kamis pagi dalam serangan udara Israel terhadap sebuah kendaraan di Markaba, Lebanon selatan.

Tank Israel juga melepaskan tembakan di wilayah Ayta al-Shaab, Jbeil, Khiam, Taybe, Wazzani, dan wilayah pinggiran Kfarshouba.

Selain itu, katanya, pesawat pengintai Israel terpantau terbang di atas distrik Tyre dan Bent Jbeil.

5. Penambahan penerbangan

Maskapai nasional Lebanon, Middle East Airlines (MEA) mengumumkan penambahan jumlah penerbangan mulai Kamis (28/11) dan sepenuhnya kembali ke jadwal operasi reguler pada 12 Desember mendatang menyusul gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Selain itu, pada 28 November hingga 3 Desember, MEA juga akan menambah 32 penerbangan dan meningkatkan kapasitas pesawat untuk melayani lebih dari 30 destinasi.

Pemkab Mimika mulai batasi perjalanan dinas

Pemkab Mimika mulai batasi perjalanan dinas

Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito (kiri). ANTARA/Agustina E Janggo

 Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, mulai membatasi perjalan dinas bagi ASN pada lingkup pemerintah setempat, guna meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program kerja yang menyentuh masyarakat.

Penjabat Bupati Mimika, Valentinus S Sumito, di Timika, Papua Tengah, Selasa, mengatakan, belanja pegawai pada lingkup pemerintah setempat sangat besar, sehingga harus dirasionalkan guna efisiensi anggaran daerah.

Kita lihat dari kinerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah baik eselon III maupun IV termasuk juga keseluruhan,” katanya.

Menurut dia, masih banyak ASN di lingkup pemerintah setempat yang bekerja menggunakan nota dinas dari kepala dinas maupun kepala badan.

“Yang berhak mengeluarkan nota dinas adalah bupati, inilah yang sedang kita rapikan karena dengan demikian maka kita dapat mengirit anggaran yang cukup besar,” ujarnya.

Ia menjelaskan, mereka mulai membatasi perjalanan dinas agar jangan menjadi pendapatan tambahan dari agenda perjalanan dimaksud. “Perjalanan dinas itu harus betul-betul jika memang ada hal yang berurusan dengan pekerjaan, jangan dijadikan sebagai pendapatan tambahan,” katanya lagi.

Ia menambahkan anggaran untuk perjalanan dinas itu termasuk uang saku, uang makan, uang transportasi dan sebagainya.

“Aturannya sudah jelas tentang perjalanan dinas, sehingga jika kita melihat ASN di luar Papua jarang melakukan perjalanan dinas karena anggarannya kecil,” ujarnya.

Cegah kekerasan di ranah digital, KPPPA perkuat sinergi pentahelix

Cegah kekerasan di ranah digital, KPPPA perkuat sinergi pentahelix

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati saat membuka kegiatan Talkshow dan Dialog Interaktif Edukasi dan Literasi kepada Perempuan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan di Ranah Digital, di Jakarta, Senin (25/11/2024). (ANTARA/HO-KemenPPPA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus memperkuat sinergi pentahelix atau multipihak untuk mencegah dan menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis gender online.

“Fenomena KBGO (kekerasan berbasis gender online) ini yang terus kita cari solusi dan langkah afirmasinya untuk dilakukan bersama-sama,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA Ratna Susianawati dalam Talkshow dan Dialog Interaktif Edukasi dan Literasi kepada Perempuan dalam Upaya Pencegahan Kekerasan di Ranah Digital, di Jakarta, Senin.

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya menawarkan berbagai manfaat dan kemudahan, tetapi juga berpotensi menjadi ruang terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di ranah digital atau kekerasan berbasis gender online.

Menurut Ratna Susianawati, penggunaan media sosial yang tidak bijak dan tanpa batas dapat menjadi cikal bakal terjadinya kekerasan berbasis gender online.

Dia mengatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi regulasi yang sangat kuat dalam memastikan upaya pencegahan, penanganan, pelindungan, pemulihan, dan penegakan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi harapan, tidak hanya bagi korban kekerasan seksual, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil survei Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, 1 dari 4 perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual dari pasangan dan atau selain pasangan selama hidup. Kondisi tingginya angka kekerasan seksual saat ini menjadi tantangan untuk semakin memperkuat implementasi UU TPKS ini,” kata Ratna Susianawati.

Rincian harta kekayaan Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan

Rincian harta kekayaan Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid (kanan) saling memberikan hormat usai rapat kerja bersama di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (11/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/foc/aa.

Sjafrie Sjamsoeddin adalah seorang tokoh militer Indonesia yang sejak 21 Oktober 2024 dilantik sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie telah berperan sebagai penasihat khusus Prabowo di Kementerian Pertahanan. Dia juga dikenal karena pengalamannya yang luas dalam bidang pertahanan dan militer.

Selaku pejabat negara, Sjafrie Sjamsoeddin telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya.

Tujuan dari pembuatan LHKPN adalah sebagai bagian dari wewenang yang dimiliki KPK yaitu melaksanakan langkah atau upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi atara lain dengan melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Menurut informasi yang diambil dari situs Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) KPK, Sjafrie Sjamsoeddin terakhir kali melaporkan kekayaannya pada tanggal 1 Mei 2014, ketika ia masih menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada periode 2009 hingga 2014. Berikut adalah harta kekayaan Sjafrie Sjamsoeddin menurut LKHPN:

A. Harta tidak bergerak (tanah dan bangunan

Total: Rp 22.845.515.000

  • Tanah seluas 35.000 m² di Kabupaten Bogor, berasal dari Hasil Sendiri: Rp 2.275.000.000
  • Tanah dan Bangunan seluas 867 m² dan 1.000 m² di Kota Jakarta Selatan, berasal dari Hasil Sendiri: Rp 20.570.515.000

B. Alat transportasi

Total: Rp 525.000.000

  • Mobil, merk VW Caravelle, tahun pembuatan 2007: Rp 525.000.000

C. Kas dan setara kas

Total: Rp 307.185.644

Dalam laporan ini, Sjafrie Sjamsoeddin tidak memiliki utang yang tercatat. Dengan demikian, total kekayaan yang diungkapkan oleh Sjafrie Sjamsoeddin adalah sebesar Rp 23.677.700.644 yang mencakup berbagai jenis aset mulai dari tanah dan bangunan hingga kendaraan serta kas.

Airlangga: Surplus neraca pembayaran sinyal ketahanan RI terjaga

Airlangga: Surplus neraca pembayaran sinyal ketahanan RI terjaga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jakarta, Sabtu (23/11/2024) (ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai, surplus neraca pembayaran Indonesia menjadi sinyal ketahanan eksternal yang terjaga.


Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III 2024 mencatatkan surplus sebesar 5,9 miliar dolar AS, di mana sebelumnya mengalami defisit sebesar 0,6 miliar dolar AS pada kuartal II 2024.

“Torehan surplus tersebut dipicu oleh perbaikan sejumlah indikator, salah satunya penurunan defisit transaksi berjalan menjadi 2,2 miliar dolar AS (0,6 persen dari PDB), lebih baik dibandingkan defisit 3,2 miliar dolar AS (0,9 persen dari PDB) pada kuartal II 2024,” kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Perkembangan positif tersebut dipengaruhi oleh perbaikan defisit Neraca Jasa dari sebelumnya 5,1 miliar dolar AS menjadi 4,2 miliar dolar AS, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari jasa perjalanan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia karena penyelenggaraan acara berskala internasional dan periode libur musim panas.

Selain dipengaruhi capaian Neraca Jasa, Airlangga menuturkan penurunan defisit transaksi berjalan juga didorong oleh perbaikan defisit Neraca Pendapatan Primer menjadi 8,9 miliar dolar AS atau lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya sebesar 9,6 miliar dolar AS, yang disebabkan oleh penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi langsung dan investasi portfolio sejalan dengan pola siklus bisnis.

Kinerja positif lainnya juga ditunjukkan oleh peningkatan surplus Neraca Pendapatan Sekunder menjadi 1,6 miliar dolar AS, atau lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,5 miliar dolar AS yang disebabkan oleh peningkatan penerimaan hibah Pemerintah dan transfer personal dalam bentuk remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa surplus Neraca Pembayaran juga dipicu oleh adanya peningkatan surplus Transaksi Modal dan Finansial menjadi 6,6 miliar dolar AS (1,8 persen dari PDB) dari sebelumnya hanya sebesar 3,0 miliar dolar AS (0,9 persen dari PDB) pada kuartal II 2024.

“Perkembangan positif ini dipengaruhi oleh peningkatan surplus Investasi langsung menjadi 5,2 miliar dolar AS, didorong tingginya penyertaan modal asing dalam bentuk ekuitas, terutama di sektor industri pengolahan, pertambangan dan penggalian, serta perdagangan besar dan eceran,” ujarnya.

Selain itu, peningkatan surplus Investasi Portfolio menjadi 9,6 miliar dolar AS, yang berasal dari pembelian instrumen jangka panjang yakni Surat Utang Negara (SUN) Rupiah dan Global Bond Pemerintah, serta instrumen jangka pendek yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga menjadi aspek yang mendorong perkembangan surplus Transaksi Modal dan Finansial.

Capaian surplus Neraca Pembayaran tersebut juga turut mempengaruhi posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan devisa telah meningkat menjadi sebesar 149,9 miliar dolar AS pada akhir September 2024, atau setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ketahanan eksternal di tengah tekanan global seperti penguatan indeks dolar AS yang mempengaruhi volatilitas pasar keuangan Indonesia, Pemerintah juga telah menerapkan kebijakan strategis untuk mengurangi kerentanan nilai tukar melalui penguatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Implementasi Local Currency Transaction (LCT), yang merupakan perluasan dari Local Currency Settlement (LCS), berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara dengan mengurangi ketergantungan pada mata uang asing tertentu.

Langkah ini diharapkan mendukung pendalaman pasar keuangan serta stabilisasi nilai tukar.

“Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan LCT, Pemerintah bersama Bank Indonesia membentuk Satuan Tugas Nasional LCT, yang ditargetkan untuk meningkatkan penggunaan LCT hingga 10 persen pada 2024 dan 2025,” terang Airlangga.

Langkah ini juga diperkuat dengan sosialisasi dan insentif kepada pelaku usaha, eksportir, importir, dan BUMN untuk mendorong keterlibatan aktif dalam stabilisasi ekonomi melalui kebijakan tersebut.

Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.

Selain itu, Pemerintah terus menjalin kerja sama ekonomi di berbagai forum sebagai upaya untuk meningkatkan akses produk ekspor Indonesia dan mendorong investasi asing ke dalam negeri untuk memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga surplus neraca pembayaran.

Kemitraan Indonesia dengan negara IPEF telah memberikan langkah konkret bersama dalam mewujudkan perluasan pasar melalui rantai pasok global yang tangguh, fasilitasi ekonomi bersih, dan kemudahan investasi.

“Upaya aksesi OECD juga terus dilanjutkan untuk mendorong reformasi sesuai dengan standar negara maju, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.” jelasnya.

Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan NPI 2024 akan tetap tumbuh positif dengan defisit neraca transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran rendah sebesar 0,1 persen hingga 0,9 persen dari PDB.

Dengan mempertimbangkan capaian dan proyeksi positif tersebut, Pemerintah akan terus berupaya menjaga perkembangan NPI di tengah dinamika perekonomian global dengan memperkuat kebijakan dan koordinasi antar pihak.

Mendag ajak pelaku usaha memperkuat citra produk Indonesia

Mendag ajak pelaku usaha memperkuat citra produk Indonesia

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat mengunjungi pabrik roti produksi PT Juara Roti Indonesia, di Klaten, Jakarta, Jumat (22/11/2024). ANTARA/HO-Kemendag

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengajak pelaku usaha Indonesia memperkuat citra atau ciri khas agar dapat menjual produknya di luar negeri.

Mendag Budi saat melepas ekspor produk adonan roti produksi PT Juara Roti Indonesia ke Uni Emirat Arab (UEA), di Klaten, Jawa Tengah, Jumat, mengatakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang lebih baik dari negara lain.

“Mari bangun citra produk Indonesia dalam hal apa pun, karena meskipun memiliki kualitas dan daya saing mumpuni, beberapa negara masih menganggap produk Indonesia berbeda. Hal ini mempengaruhi penjualan kita di pasar mancanegara,” ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Budi menyebut, dari total jumlah UMKM saat ini, hanya sekitar 3,74 persennya yang terus bertumbuh secara konsisten. Apabila ke depannya lebih banyak jumlah UMKM yang terus konsisten berkembang, kata Budi lagi, maka kontribusi dan peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia akan jauh lebih besar.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah memberikan berbagai fasilitas untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk Program UMKM Berani Inovasi, Siap Adaptasi Ekspor (UMKM BISA Ekspor).

Program tersebut menjadi salah satu program prioritas, selain pengamanan pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor.

“Kemendag mempunyai tiga program, salah satunya UMKM BISA Ekspor. Melalui program ini, Kemendag menggelar pendampingan dan pelatihan dan akan membantu pemasaran melalui lebih 40 perwakilan perdagangan dagang yang ada di negara mitra,” kata Budi lagi.

Pada periode Januari-September 2024, ekspor produk makanan olahan Indonesia ke pasar dunia mencapai 4 miliar dolar AS atau tumbuh 6,9 persen dari periode yang sama pada 2023. Sedangkan, selama lima tahun terakhir (2019-2023), tren ekspor produk makanan olahan Indonesia tumbuh sebesar 6,81 persen.

Kejagung periksa mantan Hakim Ad Hoc MA terkait kasus Ronald Tannur

Kejagung periksa mantan Hakim Ad Hoc MA terkait kasus Ronald Tannur

Arsip- Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Hakim Ad Hoc Tipikor Mahkamah Agung sebagai saksi penyidikan kasus dugaan suap dalam vonis bebas terpidana Ronald Tannur.

“Tim Jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa AL selaku mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, saksi AL diperiksa untuk tersangka Zarof Ricar (ZR) selaku mantan pejabat Mahkamah Agung dan tersangka Lisa Rahmat (LR) selaku pengacara Ronald Tannur.

Selain AL, kata Harli, penyidik juga memeriksa DI selaku Fungsional Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim sejak Oktober 2022 sampai dengan saat ini.

Adapun saksi DI diperiksa untuk tersangka Meirizka Widjaja (MW) yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur.

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” ucapnya.

Diketahui, pada mulanya Kejagung dalam kasus dugaan suap vonis bebas terpidana Ronald Tannur telah menetapkan empat tersangka, yaitu tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, yakni Erintuah Damanik (ED), Heru Hanindyo (HH), dan Mangapul (M) selaku penerima suap dan Lisa Rahmat (LR) yang merupakan pengacara Ronald Tannur selaku pemberi suap.

Kemudian, Kejagung kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan suap ini, yaitu ibu kandung Ronald Tannur, Meirizka Widjaja (MW).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan, mengatakan, tersangka Meirizka meminta tersangka Lisa Rahmat untuk menjadi penasihat hukum bagi putranya.

Ia mengatakan bahwa Meirizka telah lama kenal dengan Lisa lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian Meirizka menemui Lisa sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ucapnya.

Selanjutnya, Lisa meminta kepada seorang mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar (ZR), agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang berinisial R untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Tujuh polisi diculik, 8 militan tewas dalam bentrokan di Pakistan

Tujuh polisi diculik, 8 militan tewas dalam bentrokan di Pakistan

Bentrokan sporadis antar suku akibat sengketa lahan masih terus berlangsung di beberapa bagian distrik Kurram, provinsi Khyber Pakhtunkhwa barat laut, Pakistan. ANTARA/HO-Anadolu/www.aa.com.tr/pri.

 Setidaknya tujuh polisi Pakistan diculik, sementara delapan militan yang dicurigai serta seorang tentara tewas dalam bentrokan yang berlangsung selama beberapa jam di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, menurut sumber yang dikutip oleh Anadolu pada Selasa (19/11).

Terduga militan menculik tujuh polisi di Distrik Bannu, dekat wilayah suku Waziristan Utara yang pernah menjadi basis Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).

Kelompok ini merupakan aliansi beberapa organisasi militan yang telah melawan pasukan keamanan dan aparat penegak hukum selama hampir 18 tahun.

Upaya untuk menyelamatkan para polisi yang diculik masih berlangsung, kata Kepala Polisi Kota Bannu, Ziauddin Ahmed, kepada Anadolu melalui telepon, sambil mengonfirmasi bahwa insiden tersebut terjadi pada Senin (18/11).

Pakistan telah mengalami peningkatan serangan teroris dalam beberapa bulan terakhir, terutama yang menargetkan wilayah barat laut dan barat daya negara itu.

Sementara itu, bentrokan juga terjadi di lembah Tirah yang bergolak di distrik suku Khyber yang terletak dekat perbatasan Afghanistan, pada Senin dan Selasa.

Bentrokan tersebut menewaskan delapan anggota kelompok militan yang dikenal sebagai Lashkar-e-Islam, termasuk komandan utamanya, Ameer Tayyeb, kata seorang pejabat kepolisian kepada Anadolu, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena tidak diberi wewenang untuk berbicara kepada media.

Lima militan lainnya juga terluka dalam pertempuran tersebut, tambahnya.

Menurut laporan yang belum dikonfirmasi, delapan polisi tewas dalam pertempuran tersebut, tetapi seorang pejabat dari kantor Wakil Komisaris Khyber membantahnya.

Polda Kepri ungkap peran oknum pegawai BP Batam dalam kasus TPPO

Polda Kepri ungkap peran oknum pegawai BP Batam dalam kasus TPPO

RS alias R (tengah) berbaju tahanan warna putih dan memakai kopiah hitam tertunduk saat Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah menyapa para tahanan di Makopolda Kepri, Kota Batam, Selasa (19/11/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty

Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Kapolda Kepri) Irjen Pol Yan Fitri Halimansyah mengatakan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang melibatkan oknum pegawai BP Batam memiliki peran meloloskan keberangkatan pekerja non-prosedural dari pelabuhan di wilayah Batam.

“Di sini tersangka ada dua orang, MI selaku supir taksi online yang mendapat keuntungan Rp3 juta dalam sekali kegiatan antar-mengantar. Kemudian pegawai negeri tersebut mendapat Rp800 ribu setiap pengiriman calon PMI non-prosedural,” kata Yan di Makopolda Kepri, Kota Batam, Selasa.

Tersangka PNS di BP Batam berinisial RS alias R ditangkap pada 31 Oktober 2024 setelah diketahui meloloskan calon PMI non-prosedural dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre.

“Dan kegiatan (meloloskan PMI non-prosedural) ini sudah berjalan lebih dari setahun,” ucap Yan.

Direktur Reserse Krimimal Umum (Direkrimum) Polda Kepri Kombes Pol Dony Alexander menjelaskan tersangka RS bekerja sebagai pegawai BP Batam yang bertugas di pelabuhan.

Menurut dia, pelaku MI dan RS memiliki keterkaitan erat. Di mana pelaku MI bertugas merekrut orang-orang yang akan bekerja ke luar negeri. Nanti akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan RS untuk meloloskan calon PMI itu bisa lolos masuk ke kapal.

“Dengan peran saudara R ini seorang PNS adalah mengontrol dan mengawasi agar korban calon PMI ini agar lolos masuk ke kapal. Dengan upaya R sebagai PNS yang bertugas di lokasi tersebut,” kata Dony.

Dalam pengungkapan ini, ada tiga korban, namun hanya dua yang berhasil diselamatkan, satu korban berhasil lolos ke Singapura.

Ditreskrimum Polda Kepri berkoordinasi dengan BP3MI Kepri untuk menelusuri keberadaan satu korban yang sudah berada di Singapura untuk mengetahui keberadaan-nya.

Rata-rata para PMI non-prosedural yang diberangkatkan oleh para pelaku dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga.

Saat ini penyidik Ditreskrimum Polda Kepri masih mendalami dan mengembangkan kasus tersebut untuk mencari tau apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat, mengingat pelaku seorang PNS.

Selain itu, penyidik juga mengembangkan kasus dengan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana korupsi.

“Masih dalam tahap penyidikan dan pengembangan kami. Di sini baru mengamankan dua pelaku, apakah masih ada keterlibatan pihak lain atau tersangka lain masih dalam proses pemeriksaan dan pendalaman kami, apabila didapati kami lakukan proses penyidikan lebih lanjut,” imbuhnya.

Selama periode 1-16 November Polda Kepri telah mengungkap 14 kasus TPPO atau pengiriman PMI ilegal. Dengan rincian Ditreskrimum Polda Kepri mengungkap enam kasus, Polresta Barelang empat kasus, Polresta Tanjungpinang dua kasus, Polres Bintan dan Polres Karimun masing-masing satu kasus.

Dari pengungkapan ini Polda Kepri telah menyelamatkan total 29 orang korban TPPO atau calon pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Mereka terdiri atas dua koran yang akan dipekerjakan sebagai PSK dan 27 korban calon PMI yang hendak dikirim bekerja ke Singapura, Malaysia dan Kamboja.