GOGON

^{_{Ilustrasi – Sejumlah calon penumpang saat mengantre di conter check in di Terminal 3 Bandara Soetta, Tangerang, Banten}}

Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia mencatat tingkat isian kunjungan terbanyak pada periode long weekend Imlek dan Isra Mikraj yang jatuh pada tanggal 24 Januari-2 Februari 2025 adalah Denpasar, Bali hingga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan, di Tangerang, Senin, mengatakan tingkat isian tertinggi di antaranya adalah Denpasar, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta untuk rute domestik.

“Sementara untuk rute internasional dengan isian tertinggi adalah Singapura dan Jeddah dalam perjalanan periode long weekend ini,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk periode libur tahun ini, Garuda Indonesia Group menyediakan sedikitnya 1,2 juta kursi penerbangan yang terdiri dari sedikitnya 889 ribu kursi penerbangan Garuda Indonesia dan 373 ribuan kursi penerbangan Citilink.

“Garuda Indonesia memproyeksikan rata-rata tingkat isian penerbangan sebesar 54 ribuan penumpang per harinya, meningkat hingga mencapai sekitar 25 persen dibanding periode sebelumnya, yang mencatatkan tingkat isian sebesar 41 ribuan penumpang per harinya,” katanya.

Sementara itu, Citilink juga memproyeksikan tingkat isian penumpang sebesar 30 ribuan per harinya, meningkat sebesar 6,3 persen dibanding angkutan penumpang di luar periode libur long weekend, yang tercatat sebesar 29 ribuan penumpang.

Dia mengungkapkan, untuk momentum puncak keberangkatan pada periode libur panjang ini telah berlangsung pada tanggal 25 Januari 2025. Sedangkan puncak kepulangan kami proyeksikan akan terjadi pada 2 Februari 2025 mendatang.

“Trafik pergerakan penumpang kami perkirakan masih akan bergerak dinamis, mengingat tren perjalanan masih berlangsung hingga akhir pekan mendatang,” katanya pula.

Dalam hal ini, Garuda Indonesia Grup mengoptimalkan kapasitas produksinya dengan mengoperasikan 68 penerbangan dalam menyambut momentum periode long weekend Imlek dan Isra Mikraj tersebut.

Melalui pengoperasian 68 tambahan penerbangan, lanjut dia, diantaranya menerbangkan 43 penerbangan tambahan termasuk di dalamnya pengoperasian empat pesawat berbadan lebar.

“Sementara untuk maskapai Citilink menambah sebanyak 25 frekuensi penerbangan,” ujarnya lagi.

Penambahan frekuensi penerbangan ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang yang diproyeksikan akan terjadi sepanjang periode tersebut, khususnya di berbagai rute favorit masyarakat.

Selain itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan kenyamanan penumpang, sepanjang periode bulan Januari-Februari, pihaknya telah mempersiapkan data flight plan terupdate yang dilaksanakan oleh Flight Operation Officer mengenai situasi cuaca termasuk mengantisipasi kemungkinan clear air turbulence, thunderstorms, dan low altitude windshear pada masing-masing rute penerbangan serta mempersiapkan bandara alternatif yang dapat dijadikan lokasi pendaratan apabila terjadi keadaan darurat.

“Berbagai langkah tersebut dilaksanakan secara menyeluruh tanpa terkecuali dalam memastikan operasional penerbangan dan pelayanan terhadap penumpang tetap berjalan dengan lancar pada momentum long weekend Imlek dan Isra Mikraj,” kata dia pula.

^{_{Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (24/1/2025)}}

 Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan bahwa mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah Encer Nurjaman alias Hambali yang ditahan penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba, masih berstatus sebagai warga negara Indonesia.

“Ya, banyak sekali paspor yang digunakan (Hambali), tetapi kita tahu dia orang Indonesia dan dia warga negara Indonesia dan kami punya data yang cukup yang bersangkutan tentu ketika terjadi peristiwa Bom Bali pada tahun 2002,” kata Yusril menjawab isu kewarganegaraan Hambali saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat.

Mantan Menteri Kehakiman RI itu mengaku tahu detail sosok Hambali saat terlibat dalam peristiwa Bom Bali tahun 2002.

Menurut Yusril, dokumen tentang data diri Hambali masih tersimpan.

“Bahwa seseorang itu punya beberapa paspor, itu bisa saja. Kita tidak tahu dia paspornya asli atau paspornya bagaimana. Maklumlah, teroris apa saja bisa dilakukan, tetapi kita tetap mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia,” ucap Yusril.

Sementara itu, terkait kekhawatiran sejumlah pihak mengenai wacana pemulangan Hambali ke Indonesia, Yusril menghargai hal tersebut.

Namun, menurut dia, pemerintah memperlakukan sama setiap warga negaranya, termasuk WNI yang terjerat kasus hukum di luar negeri.

“Saya kira kekhawatiran itu tentu kita hargai, tetapi kita ini pemerintah, mau tidak mau harus memberikan perhatian yang adil kepada semua orang. Kita tetap harus melakukan hal yang sama, walaupun mungkin kita punya perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, tapi kita harus tetap berlaku adil,” imbuh Yusril.

Ia menuturkan bahwa pemerintah Indonesia sempat mencoba berkomunikasi dengan pemerintah AS perihal kelanjutan kasus Hambali.

Kementerian Luar Negeri, kata Yusril, pernah meminta pemerintah AS agar mengadili Hambali berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu.

Akan tetapi, akses pemerintah Indonesia cukup terbatas karena ketentuan hukum pidana militer di AS sukar dijangkau dari pendekatan sipil maupun diplomasi.

Hingga kini, Hambali masih ditahan di Guantanamo tanpa diadili.

Selain itu, Yusril menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen melawan terorisme. Namun, pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya, termasuk WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri.

“Saya kan bertindak sebagai pemerintah, bukan pribadi. Sebagai pemerintah, kita berkewajiban untuk melindungi atau kita juga membantu warga negara kita di luar negeri supaya dia diperlakukan dengan adil,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mewacanakan untuk memulangkan Hambali dari tahanan Guantanamo. Akan tetapi, wacana tersebut dikaji dan memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan berbagai kementerian/lembaga, termasuk pembicaraan dengan pemerintah AS.

^{_{Ilustrasi – Penyediaan gas pipa dan LNG oleh PLN EPI untuk pembangkit PLN berhasil menjaga HOP rata-rata 7,15 pasokan hari (range keamanan 6-9 hari).}}

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta kepada Pemerintah untuk meninjau kembali kuota ekspor gas, sebab pasokan gas di dalam negeri berkurang.

“Nanti akan kami (sampaikan) kepada pemerintah, harus ada namanya DMO (Domestic Market Obligation) sekaligus DPO (Domestic Price Obligation). Khususnya gas jatah pemerintah. Jadi itu satu jalan,” kata Sugeng, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan kekurangan pasokan gas di wilayah Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh penurunan produksi karena faktor alam (natural decline).

Lebih lanjut, Sugeng menyampaikan, jika segala upaya sudah dilakukan namun masih belum juga memenuhi kebutuhan gas, pihaknya pun mengusulkan untuk melakukan impor.

“Maaf ujung dari segala ujung, kita buka impor juga. Kebetulan hari ini memang masih relatif mahal tapi ketika belum (terjadi) perang Ukraina, itu gas Amerika murah sekali. Karena dengan sel gasnya yang dia produksi gasnya luar biasa besar. Nah itu jalan yang akan coba kita diskusikan,” katanya pula.

Sugeng mengungkapkan pihaknya dalam waktu dekat akan mencoba berkomunikasi dengan PGN, SKK Migas, Dirjen Migas, dan Pemerintah, menyangkut tentang kuota gas khusus untuk Batam dan sejumlah kawasan lainnya.

“Nanti kami hitung bersama proyeksi-proyeksinya dan sebagainya. Lantas kita harus penuhi dulu itu. Karena memang betul ada potensi besar sebenarnya ke depan,” katanya lagi.

Terkait dengan ekspor gas ke Singapura, Sugeng juga mengusulkan untuk dilakukan peninjauan kembali, termasuk bagaimana nilai keekonomiannya dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

“Nanti kami hitung bersama bagaimana masuk nilai keekonomian yang baik. Karena gas seperti tadi, baik sebagai energi maupun sebagai feed stock untuk petrochemical industry,” ujar Sugeng.

Kas138

_{^{Arsip foto – Petugas menjunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025)}}

Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan pada Jumat pagi di Jakarta menguat 61 poin atau 0,37 persen menjadi Rp16.223 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.284 per dolar AS.

Kas138

^{_{Tangkapan layar Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Prof Agung Nugroho, pada dialog “Pejuang Tukin” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu (22/1/2025).}} 

Guru Besar dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin Prof Agung Nugroho menyebutkan tunjangan kinerja (tukin) yang diberikan kepada para dosen aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan keteladanan para dosen di hadapan mahasiswa.

Agung dalam paparannya pada dialog “Pejuang Tukin” yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu, menjelaskan tukin yang diberikan kepada para dosen dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki penampilan hingga sarana ajar yang dimiliki oleh dosen.

“Yang dijadikan contoh teladan buat mahasiswanya itu harus bisa menampilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi, maaf ya, kalau dosen laptopnya baru dibuka engselnya retak, kemudian baru di-colokin LCD kemudian mati, itu nanti tingkat penghormatan mahasiswa, keseganan mahasiswa kepada dosen akan menurun,” ungkap Agung.

Agung yang merupakan Guru Besar muda itu mengakui dirinya juga mengalami hal serupa saat mengawali kariernya sebagai dosen.

“Bagi dose, nilai kepercayaan dirinya juga akan menurun. Sehingga, bagaimana dia bisa memberikan model, bisa memberikan contoh, bisa memotivasi mahasiswanya, sementara dia juga masih berjuang dengan dirinya sendiri, begitu,” katanya.

Pria berusia 42 tahun itu menekankan tukin sangat diperlukan untuk menunjang kesejahteraan para dosen, terlebih bagi para dosen muda, yang belum berkesempatan untuk mengikuti sertifikasi.

Selain itu, lanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Mataram pada 2023, menunjukkan hanya 27,3 persen dosen berpenghasilan lebih dari Rp5 juta.

Menurut Agung, hal ini bukanlah hal yang ideal, sebab perguruan tinggi merupakan rumah dari SDM unggul Indonesia, dimana para dosen yang berpendidikan tinggi merupakan penanggung jawab atas pencetakan generasi unggul yang dapat menuju Indonesia Emas 2045.

“Ketika profesi dosen nanti tidak menjadi profesi yang menarik, kemudian juga menjadi profesi yang sering diberitakan dengan profesi yang kurang menguntungkan atau dengan honor atau pendapatan yang kecil, lama-kelamaan para mahasiswa kita yang memiliki keunggulan akan enggan menjadi dosen,” ujar Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pelajaran Universitas Lambung Mangkurat tersebut.

Jika hal ini terus berlanjut, Agung menilai bukan tidak mungkin talenta terbaik Indonesia akan meninggalkan Tanah Airnya, karena merasa kurang dihargai.

Oleh sebab itu, Agung berharap kepada pemerintah untuk merealisasikan tukin bagi para dosen ASN, sehingga para dosen menjadi lebih nyaman berada di rumah sendiri. Dengan adanya berbagai fasilitas pengembangan karier dan potensi, serta motivasi untuk dapat menyongsong Indonesia Emas 2045

^{_{Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).}}

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menilai usulan pejabat Donald Trump untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai usulan yang absurd.

“Usulannya absurd karena ketika (warga Gaza) sudah dipindahkan, kalau (wilayah Gaza) diambil Israel bagaimana?” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Meski demikian, dia mencoba berprasangka baik bahwa usulan tersebut bisa saja tercetus karena Indonesia yang konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Saya berpendapat husnudzon karena Indonesia dianggap salah satu negara yang sangat komit, sangat konsisten, mendukung kemerdekaan Palestina, membantu warga Palestina. Ada bagiannya di titik itu,” ujarnya.

Dia pun menyinggung ihwal kebiasaan Trump yang kerap memiliki pemikiran melampaui batas, mulai dari merencanakan mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika hingga mengklaim akan mengambil alih Terusan Panama.

“Tentu Donald Trump ini punya banyak pikiran yang out of the box, ngambil Panama lah, teluk Meksiko jadi teluk Amerika, termasuk ingin memindahkan relokasi warga Gaza ke Indonesia,” tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa urusan relokasi warga Gaza bukan menjadi urusan Trump. Meski demikian, dia menekankan komitmen bangsa Indonesia untuk selalu membantu Palestina.

“Relokasi itu bukan urusan Donald Trump harus ditanya kepada warga Gaza, tapi bahwa Indonesia siap membantu Palestina, apalagi masyarakat Gaza, itu sangat jelas dan benar. Nah, yang patut jadi pertanyaan mengelitik kenapa nyebut nama Indonesia, Donald Trump?” kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina ketika ditanyakan ihwal usulan pejabat Donald Trump merelokasi penduduk Gaza ke Indonesia.

“Sikap dari Indonesia tetap mendukung pemerintahan Palestina,” kata Puan ditemui usai memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa bisa saja isu tersebut dibahas lebih lanjut oleh Komisi I DPR RI selaku komisi yang membidangi hubungan luar negeri.

“Mungkin kami akan bahas di Komisi I, dan bagaimana sikap pemerintah tentu saja akan disinergikan dengan DPR,” ucap dia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri membantah isu mengenai pemindahan warga Gaza dengan menyatakan pemerintah Republik Indonesia tidak pernah memiliki rencana untuk merelokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia.

“Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” kata Kementerian Luar Negeri melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Adapun sebelumnya media AS, NBC News, Sabtu (18/1), melaporkan bahwa seorang pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan AS menyatakan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata.

Sembari memastikan penegakan tahap pertama kesepakatan gencatan senjata dan pembahasan tahap selanjutnya, Trump dan timnya juga memperhatikan pentingnya solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib dua juta warga Palestina di Gaza.

“Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut, mengutip sang pejabat transisi.

^{_{Sekretaris Jenderal DPP Partai sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji.}}

Sekretaris Jenderal DPP Partai sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji menyebut kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran “top markotop”, sebagaimana tingginya tingkat kepuasan publik berdasarkan hasil survei teranyar.

“Apa yang dinyatakan Kompas itulah faktanya. Menurut kami, kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ‘top markotop’,” kata Sarmuji kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan capaian bagus di semua sektor, salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang cukup menonjol.

“Dalam kaca mata kami yang menonjol adalah program makan bergizi, hilirisasi dan industrialisasi, pemberantasan judi online, pemberantasan mafia tanah, dan penurunan stunting, serta beberapa hal lain di bidang ekonomi,” ujarnya.

Menurut dia, apabila ada kekurangan pada 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran hal itu disebabkan ekses penyesuaian nomenklatur nomenklatur yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

“Penyesuaian struktural ini yang harus dipercepat untuk memberikan dukungan capaian kinerja yang lebih baik,” ucap dia.

Pada Senin ini, Litbang Kompas merilis survei tentang Tingkat Kepuasan Publik Kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang menunjukkan bahwa 80,9 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Angka kepuasan publik tersebut merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir, atau sejak era Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada Januari 2015, pemerintahan Joko Widodo mendapatkan angka 65,1 persen atas survei kepuasan publik.

Survei tersebut dilaksanakan dalam periode 4-10 Januari 2025, yang dilaksanakan kepada 1.000 responden secara acak dengan menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

^{_{Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan pada Rapat Pleno Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 di Jakarta, Jumat (17/1/2025).}}

 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) dan digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan upaya ini diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan terlaksananya ETPD masyarakat sebagai wajib pajak dan wajib retribusi dapat melakukan pembayaran dengan lebih cepat, mudah, murah, aman, dan andal,” kata Hendriwan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan optimalisasi penggunaan aplikasi ETPD merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan. Hal ini terutama dengan tersedianya akses di berbagai layanan jasa keuangan.

Selain itu, Hendriwan menyebutkan perkembangan implementasi ETPD.

Menurutnya, sejauh ini perkembangan tersebut di tingkat pemda, khususnya mengenai kepemilikan akun, partisipasi, hingga pemasukan (input) data telah mencapai 100 persen.

“Selain itu, tercatat 34 pemda yang mengalami penurunan elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Meskipun demikian, terdapat 15 pemda yang naik dari kategori maju menjadi digital, dengan akumulasi sebesar 90,7 persen dari 546 Pemda sudah dapat digolongkan ke dalam tahap digital melampaui target sebesar 85 persen,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia menegaskan Kemendagri konsisten dan berkomitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan ETPD.

Upaya yang dilakukan adalah dengan mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran pada bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Upaya lainnya dengan mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah pada Pemda dengan sistem pembayaran pada bank RKUD,” ujar Hendriwan.

_{^{Presiden Lebanon, Joseph Aoun}}

Presiden Lebanon Joseph Aoun, Sabtu (18/1), menegaskan kembali sikap kukuh pemerintahnya terkait dengan permintaan mundur pasukan Israel dari wilayah selatan yang mereka duduki sesuai tenggat waktu yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata 27 November 2024.

Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Beirut, Presiden Aoun menyoroti pelanggaran darat dan udara yang terus dilakukan militer Israel, khususnya penghancuran rumah-rumah dan desa-desa di sepanjang perbatasan.

Guterres tiba di Lebanon, Kamis (16/1), dalam “kunjungan solidaritas” ke negara Arab tersebut.

“Pelanggaran Israel, termasuk pengeboman rumah dan penghancuran desa perbatasan, merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian gencatan senjata dan terus merongrong kedaulatan Lebanon,” kata Presiden Aoun.

“Tindakan semacam itu tidak sejalan dengan upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan,” katanya menambahkan.

Aoun, yang terpilih sebagai presiden pada 9 Januari 2025 setelah posisi tersebut kosong selama lebih dari dua tahun akibat perselisihan politik, menekankan pentingnya menghentikan pelanggaran tersebut.

Dalam pertemuan itu, Aoun juga memuji dedikasi personel Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), yang menghadapi sejumlah serangan terhadap pangkalan mereka.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi yang kuat antara UNIFIL dan Angkatan Bersenjata Lebanon untuk menjaga stabilitas kawasan.

Sejak 27 November 2024, gencatan senjata yang rapuh diberlakukan, mengakhiri periode saling serang antara Israel dan Hizbullah yang dimulai pada 8 Oktober 2023 dan meningkat menjadi konflik besar pada 23 September 2024.

Menurut data resmi Lebanon yang dikumpulkan Anadolu, Israel telah melakukan 564 pelanggaran hingga Jumat (17/1), yang menyebabkan 37 orang tewas dan 45 lainnya luka-luka.

^{_{Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam wawancara cegat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).}} 

 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 memungkinkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah swasta.

Ia menilai kebijakan itu dapat menjawab permasalahan kekurangan tenaga pengajar yang biasa ditemukan oleh sekolah-sekolah di bawah pengelolaan masyarakat atau sekolah swasta.

“Permendikdasmen sudah terbit dan itu jadi bagian dari komitmen kami dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta dan distribusi guru yang tak merata di berbagai tempat,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Dalam salinan permendikdasmen yang diakses melalui jdih/kemdikbud.go,id, aturan itu ditetapkan pada 14 Januari 2025 oleh Mendikdasmen Abdul Muti dan diundangkan pada 16 Januari 2025 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.

Peraturan terdiri atas 16 pasal tersebut, secara umum mengatur guru ASN terdiri atas guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dapat diredistribusi untuk mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dalam pasal 3, redistribusi guru ASN akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan guru di sekolah negeri yang dikelola pemerintah daerah dan juga kebutuhan guru di sekolah swasta dengan berdasarkan data pokok pendidikan kementerian.

Guru ASN yang diredistribusi harus memenuhi kriteria di antaranya memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi serta sehat secara jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan rumah sakit pemerintah.

Selain guru ASN juga harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai perundang-undangan; serta tidak menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

Ada juga kriteria khusus guru ASN dari PNS, syarat lainnya yang perlu dipenuhi ialah setidaknya guru memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, serta memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama dua tahun terakhir.

Kriteria khusus guru ASN dari PPPK yang perlu dipenuhi ialah guru setidaknya memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Selain itu, guru harus memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik”.

Dengan hadirnya aturan baru tersebut, ia berharap, distribusi guru baik di sekolah negeri maupun swasta dapat lebih merata dan menangani masalah distribusi guru.

“Terbitnya permendikdasmen tentang penugasan guru-guru ASN di sekolah-sekolah itu mudah-mudahan bisa menjawab masalah kekurangan guru dan masalah distribusi guru,” katanya.