Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus penggerebekan pabrik uang palsu di Bogor yang dilakukan aparat Kepolisian bersama TNI. Negara, kata Abdullah, tidak boleh kalah oleh kejahatan yang terorganisir seperti sindikat pengedar uang palsu.
“Penggerebekan uang palsu ini membuka mata kita bahwa ancaman terhadap stabilitas ekonomi tidak hanya datang dari krisis global, tapi juga dari kejahatan terorganisir yang bergerak di dalam negeri. Negara tidak boleh kalah dalam hal ini,” kata Abdullah dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).
Abdullah menegaskan, fenomena peredaran uang palsu seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dan penegak hukum. Kejahatan pemalsuan uang bukan sekadar kriminal biasa, melainkan serangan langsung terhadap sistem keuangan negara.
Dampaknya nyata, kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan publik terhadap uang rupiah, serta ancaman terhadap transaksi perdagangan harian masyarakat kecil yang sering menjadi korban karena minimnya alat deteksi keaslian uang,” katanya.
“Jadi ini yang banyak dirugikan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih banyak pakai uang cash. Termasuk kelompok pekerja menengah, seperti kasir-kasir minimarket,” imbuhnya.
Pihaknya mendesak penegakan hukum diperkuat. Selain itu, diikuti dengan langkah-langkah yang sistemik dan strategis. “Pemerintah tidak bisa hanya bereaksi setiap kali kasus seperti ini terungkap. Instrumen hukum sudah ada, tetapi implementasi dan pengawasan belum maksimal. Koordinasi antar-lembaga penegak hukum perlu diperkuat,” ujarnya.
Kepolisian bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) sebelumnya berhasil mengungkap sindikat yang memproduksi uang palsu di sebuah rumah di Kelurahan Bubulak, Kota Bogor. Sindikat ini mencetak uang palsu di dalam rumah di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat.
