Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, dilaporkan telah mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menyebut surat yang dikirimkan oleh pihak Arsjad Rasjid telah diterima pada Minggu (15/9/2024).
“Hari Minggu tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid,” kata Ari kepada wartawan pada Senin (16/9/2024), seperti dikutip detikNews.
Namun, Ari mengatakan surat itu belum diterima secara langsung oleh Jokowi dan saat ini masih berada di gedung Kementerian Sekretariat Negara.
“Surat tersebut posisinya masih di Kemensetneg. Belum disampaikan ke Bapak Presiden,” ujarnya, menambahkan surat akan segera diproses lebih lanjut jika sudah diterima Jokowi.
Internal Kadin saat ini terpecah menjadi dua kubu karena perebutan kursi jabatan Ketua Umum Kadin. Pada Sabtu (14/9/2024) lalu, Kadin menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang berakhir dengan mencabut jabatan Arsjad Rasjid dan memberikan posisinya ke Anindya Bakrie.
Arsjad Rasjid sendiri menilai pengangkatan Anindya Bakrie melalui Munaslub merupakan tindakan ilegal dan tak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia. Ia mengatakan akan mengambil tindakan hukum.
“Selanjutnya kami ambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi,” tegas Arsjad, dalam konferensi pers Minggu.
Arsjad menambahkan dewan pengurus tengah melakukan investigasi atas pelanggaran AD/ART. Dari penyelidikan sementara, dia yakin akan terungkap bukti-bukti sah dalam bentuk dokumen terkait dengan Munaslub, termasuk keterlibatan individu maupun kelompok.
“Kami akan ambil tindakan disipliner memastikan Kadin adalah rumah semua,” ujarnya.
Dia pun menegaskan sebagai ketua umum periode 2021-2026, mengajak semua anggota Kadin Indonesia agar tetap solid dan tegak lurus mematuhi aturan yang ada. Ini penting guna kemajuan organisasi dan menjalankan aturan organisasi.
“Kita punya tugas besar di depan mata, ekonomi kita harus tumbuh 8% di pemerintahan mendatang,” pungkasnya.