Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Hukum Visi Law Office menuai sorotan. Mengingat, penggeledahan dilakukan setelah kantor hukum tersebut bertindak sebagai penasehat hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Visi Law Office merupakan kantor hukum yang didirikan mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah bersama mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada Oktober 2020. Sebelumnya, bernama Visi Integritas Law Office.
Kemudian, pada Januari 2022, Rasamala Aritonang bergabung. Rasamala merupakan mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK. Saat ini, Febri Diansyah dan Rasamala menjadi penasehat hukum Hasto.
KPK memang bisa kapan pun dapat melakukan penggeledahan dan tidak memerlukan persetujuan dari pengadilan maupun Dewan Pengawas KPK. Namun, Mahrus melihat waktunya saja yang kurang tepat, meski penggeledahan terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).
“Febri itu jadi kuasa hukum SYL itu dalam tahap penyelidikan. Kalau benar dalam tahap penyelidikan berarti belum ada tersangkanya. Sementara penggeledahan itu tahapnya dilakukan pada proses penyidikan. Jadi tidak tepat,” ujarnya.