Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris menyepakati perjanjian internasional pertama untuk menanggulangi berbagai risiko dari adopsi teknologi kecerdasan buatan (AI).
Reuters melaporkan traktat AI yang mengikat secara hukum tersebut ditandatangani oleh 57 negara dan organisasi non-pemerintah termasuk Konsul Eropa soal Hak Asasi Manusia.
“Konvensi ini adalah langkah besar untuk memastikan teknologi baru bisa dimanfaatkan tanpa menggerus nilai paling mendasar kita, seperti hak asasi manusia dan kepatuhan hukum,” kata Menteri Kehakiman Inggris Shabana Mahmood.
Konvensi AI berfokus pada pelindungan HAM orang yang terdampak dan terpisah dari Undang-Undang Uni Eropa tentang AI yang berlaku bulan lalu. UU AI Uni Eropa berisi aturan detail tentang pengembangan, peluncuran, dan penggunaan sistem AI di wilayah pasar UE.
Konsul Eropa yang berdiri pada 1949 adalah organisasi internasional yang terpisah dari UE. Organisasi dengan anggota 46 negara itu memiliki mandat melindungi HAM.
Negara penandatangan traktat AI bisa memilih untuk mengadopsi regulasi tersebut atau membentuk UU secara nasional sesuai dengan isi traktat.
Namun, ahli hukum Uni Eropa, Francesca Fanucci mengatakan bahwa perjanjian internasional itu sulit diterapkan.
“Formulasi prinsip dan kewajiban di dalamnya terlalu luas dan berisi banyak hal yang menimbulkan pertanyaan soal kepastian hukum dan efektivitas penerapannya,” katanya.
Fanucci memberikan contoh pasal yang mengecualikan sistem AI untuk keamanan nasional serta aturan yang sangat terbatas untuk sektor privat dibandingkan dengan sektor publik.