DPR RI menyerukan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap warga sipil dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang baru-baru ini digelar di Uzbekistan. Hal itu didapat dukungan lantaran Pemerintah Myanmar dinilai bebal.
“Inisiasi DPR ini tentu saja patut diapresiasi karena bagaimanapun juga tekanan terhadap pemerintah Junta Myanmar harus tetap dilakukan. Apalagi, pemerintah Myanmar seakan bebal dan tidak peduli bagaimana keselamatan warganya akibat bencana gempa bumi,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas, Selasa (8/4/2025).
Dalam Sidang IPU yang merupakan forum parlemen internasional tersebut, BKSAP DPR mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terutama pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter yang mengguncang negara tersebut.
Delegasi DPR RI bersama-sama dengan parlemen Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia juga menginisiasi resolusi darurat (emergency item) berjudul ‘Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar’.
Usulan resolusi darurat tersebut kemudian mendapatkan dukungan lebih luas di grup geopolitik Asia Pasifik, dengan bergabungnya Kanada sebagai co-sponsor.
Menurut Anton, inisiasi DPR RI ini harus juga disuarakan dalam forum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) atau pertemuan antar parlemen ASEAN.