DPR RI menyerukan kecaman terhadap kekerasan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap warga sipil dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang baru-baru ini digelar di Uzbekistan. Hal itu didapat dukungan lantaran Pemerintah Myanmar dinilai bebal.
“Inisiasi DPR ini tentu saja patut diapresiasi karena bagaimanapun juga tekanan terhadap pemerintah Junta Myanmar harus tetap dilakukan. Apalagi, pemerintah Myanmar seakan bebal dan tidak peduli bagaimana keselamatan warganya akibat bencana gempa bumi,” kata Pengamat Hubungan Internasional, Anton Aliabbas, Selasa (8/4/2025).
Dalam Sidang IPU yang merupakan forum parlemen internasional tersebut, BKSAP DPR mendesak junta militer Myanmar untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil, terutama pasca gempa bumi berkekuatan 7,7 Skala Richter yang mengguncang negara tersebut.
Delegasi DPR RI bersama-sama dengan parlemen Thailand, Laos, Filipina dan Malaysia juga menginisiasi resolusi darurat (emergency item) berjudul ‘Parliamentary diplomacy to promote peace and address the humanitarian crisis in Myanmar’.
Usulan resolusi darurat tersebut kemudian mendapatkan dukungan lebih luas di grup geopolitik Asia Pasifik, dengan bergabungnya Kanada sebagai co-sponsor.
Menurut Anton, inisiasi DPR RI ini harus juga disuarakan dalam forum AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) atau pertemuan antar parlemen ASEAN.
Great – I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.