Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengonfirmasi kalau tidak ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi menteri maupun wakil menteri di dalam kabinet pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu dikonfirmasi Muzani yang juga ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada wartawan selepas memimpin sidang paripurna dengan agenda pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 di Ruang Rapat Paripurna I, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (20/10/2024).
“Betul bahwa PDI Perjuangan tidak akan menaruh kadernya… Tetapi bagi PDI Perjuangan itu tidak berarti oposisi. PDI Perjuangan tidak mengenal oposisi tapi juga tidak mengenal koalisi. Koalisi tidak berarti harus menaruh menteri di dalam pemerintahan,” kata Muzani.
Lalu, bagaimana dengan sosok Budi Gunawan yang disebut-sebut akan menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan? Muzani menilai BG bukanlah sosok yang mewakili PDIP.
“Pak Budi Gunawan adalah orang yang dianggap ahli di bidangnya,” ujar Muzani.
Lebih lanjut, dia mengaku tidak khawatir akan ada hambatan bagi Prabowo dalam menjalankan pemerintahan kendati PDIP tidak menempatkan kadernya di dalam pemerintahan.
“Yang disampaikan begitu. Bagi PDIP tidak mengenal kata oposisi dan tidak mengenal kata koalisi. Itulah sistem presidensil. Kalau kami masuk tidak berarti harus menaruh kadernya di dalam kementerian. Kalau kami oposisi tidak harus selalu mengambil cara dengan pemerintahan,” kata Muzani.
“Itu sebabnya kemudian Ibu Megawati (Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri), meskipun beliau tidak datang karena kondisi beliau tidak fit, beliau memerintahkan kepada 110 anggota MPR untuk menyukseskan dan hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah teman-teman PDIP 110 hadir dan kami mengucapkan terima kasih karena kami merasakan ada kehangatan, ada kebersamaan yang luar biasa dalam sidang paripurna MPR yang baru saja berlangsung,” lanjutnya.