Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025. Penyebabnya adalah karena asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2025 yang turun dari Rp 16.100 ke Rp 16.000
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, total anggaran subsidi energi yang telah disepakati kini menjadi sebesar Rp 203,4 triliun, dari rancangan awal sebesar Rp 204,5 triliun. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi Rp 1,1 triliun.
“Dengan demikian total subsidi energi keputusan atau kesepakatan di Panja A Rp 203,4 triliun, ini turun Rp 1,1 triliun dari yang kami usulkan di RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani di ruang rapat Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Untuk subsidi jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg anggarannya turun Rp 600 miliar dari Rp 114,3 triliun menjadi Rp 113,7 triliun. Terdiri dari Subsidi jenis BBM tertentu yang anggarannya turun Rp 40 miliar dan subsidi LPG tabung 3 kg yang turun Rp 600 miliar.
Sementara itu, khusus untuk subsidi listrik juga turun Rp 500 miliar, dari rancangan semula sebesar Rp 90,2 triliun menjadi hanya sebesar Rp 89,7 triliun. “Ini karena tadi kursnya turun dari Rp 16.100 ke Rp 16.000,” tegas Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani menekankan, penurunan belanja subsidi energi ini tidak akan mengubah postur defisit APBN karena adanya potensi kenaikan pendapatan negara dari sisi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP.
Di sisi lain, penurunan belanja subsidi energi Rp 1,1 triliun tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran kompensasi BBM dan listrik untuk tahun depan.
“Ada untuk menambah pembayaran kompensasi BBM dan listrik Rp 1,1 triliun, ini karena kalau keuangan negara sehat dan baik tiga kuartal pasti kita penuhi dan kuartal terakhir karena diuadit BPKP ada menunggu prosesnya T+1,” ungkapnya.